{{brizy_dc_post_title}}

{{brizy_dc_post_date}}

{{brizy_dc_post_author_name}}

Hari Anak Nasional 2022: Apakah Satuan Pendidikan Telah Menjadi Ruang Aman Untuk Anak?


Belakangan ini banyak muncul kasus Pelecehan anak dalam institusi pendidikan. Amat disayangkan kasus-kasus ini dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi para korban.  Misalnya saja kasus Bechi yang terjadi pesantren Jombang, kemudian kasus pelecehan Seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia.


Mengapa Pelaku Mengincar Anak Anak

Menurut Kordi dalam buku Durhaka Kepada Anak, Anak menjadi incaran pelaku kekerasan seksual karena kondisi dan perkembangannya yang masih kecil, lemah, bergantung, belum siap fisik, mental, dan sosial.  Anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih terbatas tidak dapat berpikir rasional, dan tidak dapat menolak pendekatan seksual oleh pelaku, hal ini menyebabkan setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada ruang bagi para pelaku kekerasan seksual anak untuk berlindung di balik kata-kata suka sama suka, atau anak tidak keberatan dan lain-lain.

Data Kejahatan Seksual Dalam Satuan Pendidikan 

Kasus Bechi dan kasus SMA Selamat Pagi Indonesia merupakan beberapa yang berhasil mencuat dan mendapatkan perhatian masyarakat dari mungkin sekian banyak kasus yang terjadi. Di Tahun sebelumnya, Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), tercatat setidaknya 18  kasus kekerasan seksual dalam satuan pendidikan. Dengan empat kasus (22,22%) terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek, dan 14 kasus (77,78%) terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dari 18 kasus ini, 12 kasus (66,66%) terjadi dalam satuan pendidikan berasrama dan 6 kasus (33,34%) lainnya terjadi di satuan pendidikan tidak berasrama dengan 55% pelaku berprofesi sebagai guru.

Dari 18 kasus ini tercatat total 207 jumlah korban anak dari rentang usia 3-17 tahun. dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Angka ini termasuk dalam total 859 kasus  kejahatan seksual yang tercatat pada website KPAI.  Angka pelanggaran ini sungguh sangat miris mengingat kemungkinan kasus yang tercatat lainnya. Kemirisan lainnya dari kasus-kasus pelecehan anak adalah para pelaku yang divonis bebas setelah diadili di pengadilan. Contoh dari kemirisan ini datang dari kasus pelecehan siswa SMP di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 dan kasus pencabulan serta kekerasan anak di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dua kasus ini menimbulkan pertanyaan bagaimana aturan hukum yang mengatur kasus pelecehan pada anak di Indonesia.

Aturan Hukum yang Berlaku 

Terdapat beberapa aturan yang berlaku terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak, di antaranya:

  • KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam pasal 287, 290, dan 292.
  • Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  • Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Pada KUHP, kejahatan seksual diatur dalam bab XIV terkait dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pasal 290 KUHP,  “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin,  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain akan dikenakan hukuman pidana paling lama 7 tahun.”. Selain itu, pada pasal 292 dikatakan “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 9 ayat 1 (a) UU ini, anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam pasal 15 huruf f juga dikatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 59 UU ini mengatur tentang perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban kejahatan seksual. Kemudian, ada pasal 67 yang mengatur tentang anak korban yang menjadi korban pornografi termasuk perlindungan khususnya.

Perlindungan Untuk Anak Korban Kejahatan Seksual

Dari paragraf sebelumnya telah diketahui bahwa UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain pada anak/peserta didik. Oleh karena itu, dikatakan dalam paragraf sebelumnya pada pasal 59 bahwa diberikan suatu perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kejahatan seksual, perlindungan khusus itu berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, terkait anak korban pornografi mendapatkan perlindungan khusus berupa upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri terdapat regulasi yang dikeluarkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Salah satu regulasi tersebut adalah Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam pasal 6 Permendikbud ini dikatakan bahwa salah satu tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah pencabulan dan pemerkosaan (poin g dan poin h) dan hukuman bagi pelaku yang melanggar pasal ini diatur dalam bab 6 pasal 11 terkait sanksi, didalamnya tertulis jika sanksi tertinggi yang dapat didapatkan oleh tenaga pendidik yang terbukti melanggar UU ini adalah pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja. Sementara itu terdapat pula sanksi lainnya dari tingkat satuan pendidik lain.

Untuk pencegahan sendiri dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 diatur dalam bab 4 tentang pencegahan. Pada pasal 8 diatur bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan mulai dari satuan pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah. Tindakan pencegahan itu antara lain menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian, Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan oleh pemerintah. Adapun penanggulangan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam Permendikbud diatur dalam bab 5 terkait penanggulangan.

Namun, apakah aturan Permendikbud ini sudah cukup?

Mengutip dari news.detik.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada akhir tahun 2021 memberikan dua rekomendasi yang berkaitan dengan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyusul tercatatnya sedikitnya 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun ini. Dua rekomendasi KPAI adalah adanya regulasi sejenis Permendikbud  No. 82 Tahun 2015 dari kementrian agama yang memastikan adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual dan dilakukannya sosialisasi terkait Permendikbud No. 82 Tahun 2015 disebabkan oleh Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi serta sekolah-sekolah yang belum mengetahui keberadan Permendikbud ini.

Efek Kejahatan Seksual pada Anak

Tertulis pada UU No. 35 Tahun 2014, anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Lalu jika hak seorang anak ini dilanggar dalam konteks kejahatan seksual, apa efeknya bagi dirinya?

Menurut Suryani dan Lesmana dalam buku Pedofil, akan muncul berbagai perubahan pada diri seorang anak yang mengalami kekerasan seksual. Perubahan ini misalnya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil, bengkak, perdarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain. Dari sini sudah dapat disimpulkan perilaku kejahatan seksual akan mengganggu fisik anak secara langsung.

Berikutnya terkait efek psikologis pada anak, menurut Mendatu dalam Hadi Riyanto dan Abd Syukur,  respon trauma akan dialami anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pada buku ini dijelaskan respon taruma tersebut dapat berupa:

  • Respon emosional, seperti kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan dipanas-panasin, mood yang mudah berubah (dari baik ke buruk dan sebaliknya terjadi begitu cepat), cemas, gugup, sedih, berduka, dan depresi, takut, khawatir kejadian akan terulang, dan memberikan respon emosional yang tidak sesuai.
  • Respon kognitif, seperti sering mengalami flashback atau mengingat kembali kejadian traumatiknya, saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata, mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian, menyalahkan diri sendiri atau mengambinghitamkan orang lain, merasa sendirian dan sepi, mudah bingung, merasa kehilangan harapan akan masa depan, merasa lemah tak berdaya, dan kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan. 
  • Respon behavior, seperti sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, dan enggan membicarakan nya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari, sering menangis tiba-tiba, sulit belajar atau bekerja, mengalami gangguan tidur, dan sering melamun, mengalami gangguan makan kehilangan selera makan, dan gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu. 
  • Respon fisiologis atau fisik, meliputi: sakit kepala, nyeri, sakit dada atau dada sesak, sulit bernafas, sakit perut, berkeringat berlebihan, gemetar, lemah dan lesu, letih, otot tegang atau kulit dingin, dan hilang keseimbangan tubuh atau merasa berguncang.

Respon yang diberikan anak ini pada akhirnya akan menjadi masalah psikologis sendiri bagi perkembangan anak, masalah psikologis yang umumnya muncul pada anak korban kejahatan seksual adalah kecemasan, depresi, perilaku agresif, self esteem yang buruk, gangguan makan, perilaku seksual prematur atau persetubuhan dengan siapa saja (promiscuity), pikiran-pikiran bunuh diri, dan penyalahgunaan obat terlarang. Masalah-masalah psikologis ini juga dapat berlanjut hingga anak telah dewasa dalam bentuk post traumatic syndrom disorder (PTSD), kecemasan, depresi, dan masalah-masalah relasional.

Dari pemaparan di atas, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sudah selayaknya anak korban kejahatan seksual mendapatkan haknya untuk dilindungi dan didampingi dalam masa pemulihan karena efek yang dialami korban tidak hanya selesai saat pelaku diberi hukuman tetapi ada dampak panjang bagi psikis dan psikologis anak yang seharusnya belum mendapatkan perlakuan-perlakuan kejahatan seksual. Dalam mendukung terciptanya ruang aman bagi anak tentu diperlukan semua elemen masyarakat terutama orang tua. Maka sudah selayaknya anak korban kejahatan seksual tidak ditutup jalannya dari mendapatkan haknya hanya karena ada pihak-pihak tertentu yang takut mendapat stigma buruk di masyarakat. Masyarakat juga sudah seharusnya tidak menghakimi anak korban kejahatan seksual karena seperti yang telah dibahas di awal seorang anak yang masih dalam perkembangan tidak dapat berpikir rasional dan tidak dapat menolak pendekatan seksual oleh pelaku.


Referensi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022, January 24). Catatan pelanggaran Hak Anak tahun 2021 Dan Proyeksi pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Anak tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retrieved July 13, 2022, from

https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-

perlindungan-anak-tahun-2022 

Lesmana, A. S. (2021, December 28). 2021: KPAI catat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, 55 Persen Pelakunya Guru.

suara.com. Retrieved July 13, 2022, from https://www.suara.com/news/2021/12/28/105948/2021-kpai-catat-18-kasus-kekerasan

seksual-di-satuan-pendidikan-55-persen-pelakunya-guru 

Rezkisari, I. (2018, January 8). Kpai Sesalkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Pelecehan Anak. Republika Online. Retrieved July 14, 2022,

from https://republika.co.id/berita/p28f19328/kpai-sesalkan-putusan-bebas-terhadap-pelaku-pelecehan-anak

Diassuryaningrum, V. (2019, February 27). Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Bebas, Ada Apa? POPMAMA.com. Retrieved July 14,

2022, from https://www.popmama.com/life/health/vidya-diassuryaningrum/kpppa-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak-divonis

bebas/full 

Redaksi. (2014, August 5). Pasal Pelecehan Seksual Dalam Kuhp. gresnews.com. Retrieved July 20, 2022, from

https://www.gresnews.com/berita/tips/88393-pasal-pelecehan-seksual-dalam-kuhp/ 

Styles, S. (2021, April 25). Pandangan Hukum Dalam tindak pelecehan seksual: Retizen. retizen.id. Retrieved July 20, 2022, from

https://retizen.republika.co.id/posts/10515/pandangan-hukum-dalam-tindak-pelecehan-seksual 

Natalia, K. (2015, March 3). Pelecehan seksual Oleh Anak TERHADAP Anak Dalam Perspektif Hukum pidana Indonesia. Academia.edu.

Retrieved July 20, 2022, from https://www.academia.edu/11241542/PELECEHAN_SEKSUAL_OLEH_ANAK_TERHADAP_

ANAK_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_INDONESIA 

Justika.com. (2022, March 16). Hukum Pidana pasal pelecehan seksual Dan Pembuktiannya. Hukum Online.COM. Retrieved July 20, 2022,

from https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746 

JDIH bpk ri. (2014, October 17). Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. JDIH bpk ri. Retrieved July 20, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35

tahun-2014 

Kejari Sukoharjo. (n.d.). Kitab undang-Undang Hukum Pidana (kuhp). Kejari Sukoharjo. Retrieved July 20, 2022, from https://kejari

sukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf 

Sabiila, S. I. (2021, December 28). Permendikbud no 82 Tahun 2015 Penanggulangan Kekerasan di Sekolah, Ini Isinya. detiknews.

Retrieved July 20, 2022, from https://news.detik.com/berita/d-5873578/permendikbud-no-82-tahun-2015-penanggulangan

kekerasan-di-sekolah-ini-isinya 

kemenag.go.id. (n.d.). Peraturan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan pencegahan dan … – kemenag. simpuh.kemenag.go.id. Retrieved

July 20, 2022, from https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf 

Soraya, N. (2018, January 18). Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan seksual. walisongo.ac.id. Retrieved July 21, 2022,

from https://eprints.walisongo.ac.id/8520/1/FULL%20SKRIPSI.pdf

Hubungi Kami

Sekretariat BEM FT UI

Gedung BP3 Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

Copyright © 2022

BEM FT UI

#SelaraskanNurani

MembangunNegeri