{{brizy_dc_post_title}}

{{brizy_dc_post_date}}

{{brizy_dc_post_author_name}}

Oleh: Rizki Ridhoyanto

Dinamika Perang Dingin dan Negara Asia Afrika

Pada akhir Perang Dunia II, lahirlah berbagai negara-negara ex-kolonial yang didorong oleh berkembangnya ide-ide penentuan nasib sendiri (self-determination), yang pada gilirannya mengobarkan semangat pembebasan nasional (national liberation). Namun, selain lahirnya negara-negara tersebut, akhir dari PD II juga menandakan awal dari sebuah peperangan ideologi, yaitu Perang Dingin.

Di era Perang Dingin, kita melihat munculnya dua blok ideologis, Blok Barat yang dipimpin oleh AS dengan ideologi kapitalisme dan Blok Timur, dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Peperangan ini dilakukan tidak dengan konfrontasi langsung antara kedua pemimpin blok ini, melainkan dengan perang proxy, di mana negara-negara yang tidak berpihak kepada kedua blok, atau dunia ketiga, menjadi teater tempat peperangan terjadi. Jenis peperangan ini mendorong kedua blok tersebut untuk mempengaruhi negara-negara di dunia ketiga agar mengambil sisi dalam Perang Dingin dan pada umumnya dalam bentuk imperialisme maupun neokolonialisme, seperti perang ekonomi, intervensi dalam krisis nasional, pergantian rezim, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai penentuan nasib sendiri dan pembebasan nasional.

Oleh karena itu, sebagai tunjukan solidaritas negara-negara yang merupakan korban dari kolonialisme dari benua Asia dan Afrika terhadap aksi imperialisme dan neokolonialisme dari kedua blok, Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan. Selain tanda solidaritas Asia dan Afrika, KAA menunjukkan bahwa negara-negara ex-kolonial mampu berorganisasi untuk membela kedaulatan mereka, serta sebagai koalisi internasional pertama yang diorganisir oleh bangsa kulit berwarna. KAA disponsori oleh lima negara, Myanmar, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. Pertemuan ini melibatkan 24 negara lainnya dari Asia dan Afrika yang berlangsung selama 18-24 April 1955. KAA menghasilkan kesepakatan berupa Komunike Akhir KAA yang di dalamnya memuat Dasasila Bandung, yang isinya:

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
  4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain
  5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
  6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
  7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
  10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Warisan Solidaritas Asia Afrika

Dampak dari KAA merupakan perubahan pada dinamika Perang Dingin, karena KAA dikreditkan sebagai pendahulu dari Gerakan Non-Blok (GNB) yang merupakan Blok Independen terdiri dari berbagai negara dengan ideologi yang beragam dengan tujuan untuk mengimbangi skala geopolitik dunia dalam Perang Dingin; lalu kerjasama multilateral yang lebih dalam antara Asia dan Afrika, seperti pembentukan New Asian–African Strategic Partnership (NAASP), yang bertujuan untuk memakmurkan negara-negara anggota benua Asia dan Afrika; serta sebagai inspirasi kepada negara-negara yang merupakan korban dari imperialisme dan neokolonialisme.

Sosok Neokolonialisme di Era Modern

Walaupun era Perang Dingin sudah selesai, dengan jatuhnya Blok Timur dan ideologi komunisme, bukan berarti imperialisme dan neokolonialisme sudah berhenti. Hal yang menyedihkan, seperti ironi yang tragis adalah negara-negara yang menyerukan penentangan mereka terhadap imperialisme dan neokolonialisme sendiri menjadi korban neokolonialisme tidak lama setelah KAA. Sebagai contoh adalah salah satu partisipan KAA, Ghana, yang pada saat itu dipimpin oleh Kwame Nkrumah, yang dikreditkan sebagai pencetus konsep neokolonialisme, dikudeta oleh fraksi militer dan aparat sipil yang didukung oleh Blok Barat. Bahkan di era modern masih ada bukti tindakan imperialisme dan neokolonialisme di dunia, seperti akuisisi tanah milik Penduduk Asli Hawai’i oleh influx orang kaya dari AS. Data dari tahun 2016 menunjukkan bahwa 42 persen dari 7.921 tunawisma di Hawaii diidentifikasi sebagai Penduduk Asli Hawaii atau Penduduk Kepulauan Pasifik Lainnya.

Indonesia sendiri harus menyadari bahwa neokolonialisme merupakan sesuatu yang dapat menjerat suatu negara atau bahkan dapat dilakukan suatu negara tanpa kesadaran rakyatnya. Oleh karena itu, pendidikan mengenai neokolonialisme perlu ditanamkan pada penduduk Indonesia agar terjaminnya integritas serta kedaulatan Indonesia. Pendidikan tersebut dapat dirumuskan dengan membangun dari nilai-nilai anti neokolonialisme dan imperialisme Dasasila Bandung serta Ideologi Nasional Indonesia, Pancasila; menjadi:

1.Ketuhanan yang Maha Esa

Berpangkal pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama dan mengingat akan berbeda-beda tapi bersatunya bangsa Indonesia, kita menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan basis moral yang kuat dalam mempersatukan perjuangan rakyat melawan neokolonialisme-imperialisme.

2.Nasionalisme

Nasionalisme ini bukanlah nasionalisme reaksioner yang seperti di negara-negara penjajah, seperti chauvinisme yang menyebabkan Hitler menjadi pemimpin Jerman. Konsep nasionalisme yang harus ditanam adalah nasionalisme anti-imperalis dan anti-kolonialis, berbasis nilai-nilai pembebasan nasional (national liberation) yang merupakan faktor historis yang mempersatukan keberagaman rakyat Indonesia dalam perjuangan Indonesia melawan penjajah-penjajah selama sejarah Indonesia, seperti Belanda dan Jepang.


3.Internasionalisme

Dalam dasar negara Indonesia, prinsip internasionalisme yang paling universal adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tataran global, prinsip universal ini dinyatakan dalam konsepsi perikemanusiaan. Nasionalisme dan Intenasionalisme sesungguhnya tidak berlawanan, dengan pembentukan PBB dan Konferensi Asia-Afrika sebagai contoh bahwa harus ada sebuah lembaga internasionalis, untuk mewujudkan perikemanusiaan dan sebagai front melawan neokolonialisme-imperialisme.

4.Demokrasi

Di negara kita, demokrasi dimengerti dalam praktek “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dilakukan dalam sistem musyawarah mufakat. Demokrasi yang harus ditegakkan adalah demokrasi dengan sebenar-benar terwujudnya kedaulatan rakyat, yang menjadikan kebijakan dan implementasi ekonomi-politik di tingkat lokal, nasional maupun global dan menjadi basis perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme.


5.Keadilan Sosial

Konsepsi dan cita-cita rakyat ini adalah yang terakhir sekaligus yang paling utama dari yang lain. Keadilan sosial ini secara konsep didasarkan pada kesejahteraan sosial. Dengan memajukan nilai kesejahteraan sosial, kita membangun sistem demokrasi yang bisa mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi massa-rakyat. Pencapaian keadilan sosial juga memberi pengertian persatuan negara yang sangat kuat, yang tidak melihat label-label yang memisahkan rakyat, sehingga perbedaan ras dan agama misalnya, tidak dapat digunakan sebagai alat untuk perpecahan, yang sangat penting dalam melawan neokolonialisme-imperialisme.

Referensi :

  1. Jayaprakash, N., 2007. India & The Bandung Conference Of 1955. [online] Web.archive.org. Available at: web.archive.org/web/20070311133351/http://pd.cpim.org/2005/0605/06052005_bandung%20conf.htm [Accessed 22 March 2021].
  2. Prattama, A., 2019. Hari Ini dalam Sejarah: Konferensi Asia-Afrika Berakhir, Serukan Perdamaian Halaman all – Kompas.com. [online] KOMPAS.com. Available at: nasional.kompas.com/read/2019/04/24/11295441/hari-ini-dalam-sejarah-konferensi-asia-afrika-berakhir-serukan-perdamaian?page=all [Accessed 21 March 2021]
  3. Berdikari Online. 2012. Pancasila Dan Anti-Imperialisme. [online] Available at: www.berdikarionline.com/pancasila-dan-anti-imperialisme/> [Accessed 23 March 2021].
  4. Pindus, N., Kingsley, T., Biess, J., Levy, D., Simington, J. and Hayes, C., 2017. Housing Needs of American Indians and Alaska Natives in Tribal Areas: A Report from the Assessment of American Indian, Alaska Native, and Native Hawaiian Housing Needs: Executive Summary. SSRN Electronic Journal, [online] Available at: huduser.gov/portal/pdredge/pdr-edge-research-072417 [Accessed 23 March 2021].
  5. Asianafricanmuseum.org. 2021. Sejarah Konferensi Asia Afrika | Museum of the Asian-African Conference. [online] Available at: asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/> [Accessed 22 March 2021].
  6. Serikat Petani Indonesia. 2007. Tentang Membangun Tata Dunia Baru Melawan Neokolonialisme-Imperialisme – Serikat Petani Indonesia. [online] Available at: spi.or.id/tentang-membangun-tata-dunia-baru-melawan-neokolonialisme-imperialisme/ [Accessed 23 March 2021].
  7. Warnapala, W., 2012. India And The Bandung Conference Of 1955 – II. [online] Web.archive.org. Available at: web.archive.org/web/20120513090833/http://www.dailynews.lk/2005/04/21/fea01.htm [Accessed 21 March 2021].

Kunjungan Eksternal

Publikasi

Sekretariat BEM FT UI

Gedung BP3 Teknik, Universitas Indonesia

#BirukanAsaCiptakanMakna

Copyright © 2021 BEM FT UI