Surat Cinta dari Kemendagri untuk Jawa Barat

Surat Cinta dari Kemendagri untuk Jawa Barat

Kastrat BEM FTUI 2018

Latar Belakang

Memasuki tahun 2018 dan 2019, itu berarti memasuki tahun-tahun politik yang akan di lalui oleh Indonesia, baik di daerah maupun secara nasional. Pada tahun ini akan dilaksanakan Pilkada serentak di 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 Kabupaten. Sehingga kondisi perpolitikan di negeri ini sedang bergejolak. Salah satunya yaitu tentang wilayah Jawa Barat.

Ada apa dengan Jawa Barat? Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menunjuk anggota aktif Polri sebagai Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat yaitu, Komjen Mochamad Iriawan. Hal ini menuai banyak kontroversi sehingga menimbulkan banyak spekulasi yang bermunculan di media massa. Padahal sudah jelas pada UU TNI maupun Polri dijelaskan bahwa aparatur keamanan negara tidak boleh ikut dalam kegiatan politik praktis. Di dalam UU TNI No 34/2004, Pasal 39 berbunyi “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya” dan di dalam Pasal 47 Ayat 1 disebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.[1]

UU Polri No 2/2002 di dalam Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” dan di dalam Pasal 28 Ayat 3 UU Polri No 2/2002 menyebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.[2]

 

 

Padahal UU TNI dan Polri sudah menegaskan bahwa anggota aktif baik TNI maupun Polri tidak boleh berkecimpung dalam dunia perpolitikan ketika ia masih menjabat sebagai anggota aktif. Namun hal ini berbeda dengan wilayah Jawa Barat.

Menjabatnya Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pejabat (PJ) Jawa Barat

            Bertepatan pada Senin, 18 Juni 2018 di Gedung Merdeka terlaksanalah peristiwa yang menggemparkan khalayak ramai. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik Komjen Mochamad Iriawan sebagai pejabat (PJ) Jawa Barat. Hal ini menuai polemik dari berbagai kalangan masyarakat maupun partai-partai yang ada. Namun Iriawan menanggapinya dengan santai, “Namanya demokrasi, mungkin berbeda pendapat. tapi tujuannya sama juga, yaitu bagaimana untuk negara kita ini menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia RI yang tetap utuh, secara khusus Indonesia lebih khususnya untuk Jawa Barat,” kata Iriawan. [3]

Dalam Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) menjelaskan bahwa pimpinan tinggi madya ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan. ASN diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 pasal 20 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, “(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3)Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”[4]

Namun Tjahjo merujuk pada Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dalam wacana penunjukan dua jenderal Polri sebagai Plt Gubernur[5]. “Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja,” kata Tjahjo. Tjahjo menekankan sekali lagi, tidak mungkin pejabat eselon

1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada serentak 2018 nanti.[6]

Dari sudut pandang TNI dan Polri

            Kembali ke latar belakang, mengapa TNI dan Polri tidak boleh dalam politik praktis tertuang dalam UU Polri No 2/2002 di dalam Pasal 28 dan UU TNI No34/2004 pasal 39. Dalam pilkada tahun ini TNI dan Polri telah membuat nota kesepakatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari lalu. Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Isinya, TNI bersedia memberikan bantuan personel kepada kepolisian untuk pengamanan unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, dan konflik sosial. Menurut Syafruddin, nota kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang pernah diteken oleh Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Januari 2013[7]. Disini-lah peran Polisi dan TNI dalam pilkada, yaitu untuk menjaga dan mengamankan situasi dan kondisi dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Jika Perwira aktif menjadi Pejabat Gubernur, maka akan berakibat pada 4 (empat) hal yang bisa memengaruhi ketidaknetralan institusi Polri dalam Pilkada. Pertama, potensi penyusupan anggota Polri dalam kerja tim kampanye Partai Politik penyokong pasangan calon. Hal ini dapat terjadi mengingat secara psikologis seolah-olah akan mendapat legitimisai karena pejabat gubernurnya berasal dari instansi yang sama.

Kedua, potensi adanya gerakan mantan purnawirawan yang ada di partai- partai pengusung calon dapat saja memengaruhi ketidakkenetralan Polri. Kekuatan dan kepercayaan masyarakat pada Polri dapat berakibat pada loyalitas para purnawirawan untuk bergerilya mendukung pasangan calon mereka yang berasal dari institusi yang sama. Ketiga, potensi adanya praktik politik uang (money politics) terutama kepada anggota Polri di level bawah untuk terlibat dalam politik praktis dan perintah tidak langsung pada keluarga Polri untuk hanya memilih calon yang berasal dari Polri.

Keempat, adanya loyalitas korps, acapkali muncul gerakan politik dalam aneka betuk dari para anggota Polri dan para kolega dan anggota keluaganya karena merasa bahwa salah satu calon kepala daerah adalah mantan anggota Polri. Sesungguhnya jika dibaca dalam ketentuan Ketetapan MPR No VII/MPR/ 2000 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.[8]

 

           

Referensi

  1. https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/63528/bahaya-dwi-fungsi-polri

 

  1. https://nasional.tempo.co/read/1057378/perjanjian-polri-tni-untuk-pengamanan-tahun-politik

 

 

  1. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44516710

 

  1. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipilNegara.pdf

 

  1. https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180127131536-32-271972/jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-dinilai-cederai-reformasi

 

  1. https://www.merdeka.com/politik/mendagri-ungkap-alasan-pilih-jenderal-tni-polri-jadi-plt-gubernur.html

 

  1. http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF

 

  1. https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/UU%202%20Tahun%202002.pdf

 

 

 


[1] http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF

[2] https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/UU%202%20Tahun%202002.pdf

[3] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44516710

[4] https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipilNegara.pdf

[5] https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180127131536-32-271972/jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-dinilai-cederai-reformasi

[6] https://www.merdeka.com/politik/mendagri-ungkap-alasan-pilih-jenderal-tni-polri-jadi-plt-gubernur.html

[7] https://nasional.tempo.co/read/1057378/perjanjian-polri-tni-untuk-pengamanan-tahun-politik

[8] https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/63528/bahaya-dwi-fungsi-polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *