MENAGIH JANJI REFORMASI

Semangat reformasi yang bergulir sejak 20 tahun lalu masih tersandera berbagai persoalan bangsa. Masalah ekonomi, maraknya praktik korupsi, dan lemahnya penegakan hukum jadi persoalan terbesar yang masih dihadapi bangsa sampai saat ini. Perubahan yang diusung selama ini dinilai belum membawa negeri ini mencapai amanat awal yang dicita-citakan bersama.
Reformasi memang telah memberikan ruang kebebasan berpolitik dan kebebasan berekspresi yang luas di berbagai bidang. Keterbukaan di bidang politik telah membuka ruang bagi munculnya elit politik dan ekonomi baru yang menikmati kekuasaan, popularitas, dan akses-akses kekayaan. Publik juga telah merasakan ruang kebebasan berekspresi, seperti terlihat dalam kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat. Namun, apakah itu semua sudah cukup mengartikan bahwa reformasi tidak mati suri?

Agenda Pemberantasan Korupsi

Di antara enam tuntutan reformasi, terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN masih tetap harus diperjuangkan karena hal itu belum terwujud hingga kini. Wajah buram cakil pejabat korupsi dan rendahnya supremasi hukum yang diwarisi zaman Orde Baru tidak kunjung pudar untuk segera beralih pada tegaknya peradilan, salah satu pilar penting cita-cita terbentuknya Indonesia. Bila dahulu korupsi dikatakan absolut, kini kemasifan perilaku korupsi tidak berkurang, bahkan justru “terdesentralisasi” ke daerah dan lingkup pemerintahan yang lebih kecil.
Menurut Transparency International, organisasi non pemerintah yang mengamati tindak korupsi di berbagai negara, Indonesia termasuk dalam peringkat ke 90 untuk urutan indeks persepsi korupsi, dengan nilai indeks 37 dalam skala 0 (sangat korup) – 100 (sangat bersih) pertahun 2016. Berdasarkan tabel pula, total kasus dari tahun 2004-2017 yang sedang dalam penyelidikan ada 918 kasus, yang sedang dalam tahap penyidikan 645 kasus, dalam tahap penuntutan 523 kasus, yang sudah inkracht (perkara berkekuatan hukum tetap) sebanyak 436 kasus, dan yang sudah tereksekusi sebanyak 463 kasus.

 

nagih1 nagih2

 

Ada beberapa kasus korupsi di era reformasi, antara lain Kasus Bank Century, Kasus BLBI, dan Kasus E-KTP. Kasus Bank Century mulai mencuat pada tahun 2008 dan menyisakan banyak persoalan hingga kini. Terdapat dua kasus yang berhubungan dengan kasus ini, yaitu Kasus Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (PFJP) yang merugikan Negara sebesar Rp. 689 miliar. Lalu adanya penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp. 6,762 triliun.

Perkara korupsi Bank Century kembali mengemuka sejak Senin, 9 April 2018 saat LSM Masyarakat Anti Korupsi menggugat KPK untuk kembali menyidik perkara yang merugikan negara hingga Rp. 6,8 triliun itu. Hakim pra-peradilan, Effendi Mukhtar, memutuskan agar KPK melanjutkan kembali penyidikan perkara Century. Hakim memerintahkan agar KPK menetapkan tersangka kepada nama-nama dalam lembar dakwaan terpidana kasus Century Budi Mulia. Dalam putusannya, hakim Effendi memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian, dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kasus korupsi lainnya pada masa transisi dan masih menjadi permasalahan hingga kini adalah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997-1998. Saat itu, pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan Rp. 147,7 triliun kepada 48 bank. Penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut mulai diinvestigasi oleh BPK sejak Januari 2000. Pada Agustus 2000, BPK menemukan kerugian negara sebesar 138,4 triliun (95% dari total dana BLBI diselewengkan). Namun pada Desember 2002, Megawati mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2002 yang menjadi landasan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) dan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Berdasarkan inpres tersebut, para debitur BLBI dianggap telah menyelesaikan utang meskipun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham. Atas dasar itu, mereka yang tengah diperiksa kejaksaan memperoleh Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Setelah beberapa SP3 dibatalkan oleh Kejaksaan Agung, KPK menyatakan siap mengusut kasus BLBI pada September 2008. KPK telah menetapkan Syafruddin Tumenggung, mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sebagai tersangka atas dugaan korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp. 4,58 triliun (berdasar audit BPK, Agustus 2017). Dengan jumlah kerugian negara yang berkisar Rp. 140 triliun, penyelidikan penyelewengan dana BLBI menjadi salah satu prioritas lembaga antikorupsi di Indonesia.

Terungkapnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan E-KTP menjadi bukti bahwa pemerintahan belum bersih dari praktek KKN. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dan melibatkan lusinan anggota DPR, pemerintahan, dan panitia tender serta para pengusaha. Total kerugian negara akibat kasus E-KTP mencapai 41% dari nilai proyek atau setara dengan Rp 2,3 triliun. Nilai kerugian negara tersebut antara lain berasal dari mark up anggaran proyek dan proses pengadaan dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan disetujui oleh Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang telah dijadikan tersangka. Andi Narogong menyebutkan bahwa kunci penentu anggaran proyek e-KTP bukanlah Komisi II DPR, melainkan Setya Novanto yang mendapat bagian 7% dalam proyek pengadaan e-KTP. Karena itu, pada November 2017 KPK menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka. Hal tersebut menunjukkan KPK tidak lumpuh dan tetap memiliki keberanian meski terus ditekan dari segala penjuru, termasuk kriminalisasi terhadap pimpinan. Putusan terhadap Setya Novanto merupakan prestasi pemberantasan korupsi, sekaligus memperpanjang pekerjaan rumah KPK melihat nama-nama tersangka kasus e-KTP lainnya. Masih ada tersangka lain seperti Anang Sugiana, Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi serta mantan bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung yang harus diproses secara hukum. Selain itu, Hakim Pengadilan Tipikor juga menyebutkan peran atau keterlibatan sejumlah anggota legislatif, eksekutif, dan swasta dalam pertimbangannya. Putusan perkara terhadap Setya Novanto bukan akhir dari pengungkapan korupsi E-KTP. Sebaliknya, putusan ini harus dianggap tahapan baru pengungkapan skandal E-KTP dari sisi korupsi anggaran.

 

Supremasi Hukum

           

Supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi (oppergezag, supreme power) dari hukum. Penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang bersangkutan. Supremasi hukum ditetapkan untuk menanggulangi kekuasaan sewenang-wenangan penguasa. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Dalam konsep supremasi hukum, yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum diantaranya pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus selalu dilandasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Meskipun pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR, memiliki hak untuk membuat suatu produk hukum untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan, namun yang perlu diingat hukum tertinggi adalah konstitusi. Dalam artian, segala bentuk hukum yang dibentuk pemerintah harus tetap menganut nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi.

Hal lain yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum di Indonesia adalah adanya pembagian kekuasaan negara secara jelas, adil, dan konsisten, serta perlindungan hukum badan peradilan terhadap tindak pemerintahan. Menurut Montesquieu, tegaknya suatu negara demokrasi memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Apa yang kian menjadi sorotan dalam masalah supremasi hukum ini? Salah satu dari masalah ini adalah pelanggaran HAM berat yang tak kunjung dibawa menuju penyelesaiannya. Direktur Amnesty International, Usman Hamid, menyampaikan bahwa saat ini semenjak reformasi kondisi HAM di Indonesia justru mengalami kemunduran. Sudah hampir habis masa pemerintahan Joko Widodo, tetapi hingga saat ini belum ada satu kasus yang dibuka untuk diadili. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, pemerintah malah mengajukan konsep rekonsiliasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

 

Campur Tangan Militer dalam Kehidupan Masyarakat Sipil

 

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah doktrin di lingkungan militer pada masa pemerintahan Orde Baru yang menyatakan bahwa militer memiliki dua peran penting. Pertama, untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, untuk memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan kedua peran tersebut, ABRI diizinkan untuk menduduki posisi jabatan penting di dalam lembaga pemerintahan, instansi, badan atau organisasi lainnya di luar jajaran ABRI. Hal tersebut dibenarkan atas dasar UUD 1945 pasal 2 ayat 1 (sebelum amandemen) serta aturan-aturan dasar tidak tertulis dan terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara sejak tahun 1945.

Pasca reformasi, Indonesia menghapuskan doktrin Dwifungsi ABRI dan memisahkan TNI dan Polri, yang pada awalnya merupakan satu kesatuan. Pemisahan tersebut didasarkan atas TAP MPR RI VI/MPR/2000 yang merupakan langkah kongkret Indonesia dalam menegakan nilai dan prinsip demokrasi. Ketetapan tersebut juga menekankan penerapan supremasi sipil atas militer, yaitu militer adalah sub-ordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Setelah pemisahan Polri dan TNI dari tubuh ABRI, maka kedua lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi yang baru. Polri dijauhkan dari sifat militeristik dan menjaga netralitasnya daripada kehidupan politik maupun

pemerintahan. Sehingga Polri menjadi sebuah subyek maupun objek yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dalam hal ini polisi berubah menjadi lembaga pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hokum diseluruh wilayah negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 TAP MPR NOMOR VII/MPR/2000 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga Polri harus menjadi pranata sipil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga membangun kepercayaan di tengah masyarakat mengenai peran dan fungsinya.

Lalu apa yang disoroti dalam masalah ini? Salah satu yang disoroti kembali dalam masalah ini adalah usaha TNI untuk kembali masuk ke dalam urusan sipil dengan penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dengan pemerintahan. Ada 30 nota kesepahaman yang telah diteken oleh TNI dengan kementerian, lembaga, dan perusahaan negara. Nota kesepahaman yang paling mengancam supremasi sipil adalah nota kesepahaman antara TNI dengan Polri yang ditandatangani 28 Januari 2018. Di dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa TNI diberikan tugas perbantuan kepada Polri dalam menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang mempunyai kerawanan dan situasi lain dimana Polri memerlukan bantuan TNI sesuai perundang-undangan.

Nota kesepahaman ini berpotensi melanggar pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana syarat tugas perbantuan TNI kepada Polri haruslah berdasarkan keputusan politik. Pasal 3 ayat 1 UU TNI menyebutkan bahwa “kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden” yang kemudian diatur lebih lanjut pada ayat 17 dan 18 UU TNI yang berbunyi “dalam hal pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kecuali dalam keadaan memaksa untuk menghadapi acaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI”.

Penandatanganan nota kesepahaman ini melangkahi peraturan undang-undang karena tidak didasari persetujuan presiden. Nota kesepahaman ini juga berpotensi melanggar Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memisahkan TNI dan Polri agar tidak ada tumpang tindih dan kerancuan antara TNI yang bertugas sebagai kekuatan pertahanan negara dan Polri yang bertugas sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Penutup

Dua puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Waktu yang cukup panjang untuk mencapai cita-cita reformasi. Keinginan untuk mengembalikan Indonesia ke jalan yang benar adalah cita-cita yang luhur. Ketika saat itu, hampir seluruh masyarakat menginginkan kebebasan dari keterpasungan rezim Soeharto. Hal ini terlihat dari gerakan yang diwakili oleh mahasiswa. Mahasiswa yang turun ke jalan. Meneriakan suara reformasi. Tetapi mengapa hari ini cita-cita luhur tersebut belum terwujud sepenuhnya? Jawabannya mungkin hanya satu, cita-cita tersebut tidak akan pernah terwujud apabila tidak dilaksanakan sepenuhnya. Cita-cita tersebut akan lambat laun mati ditempat apabila tidak ada yang menggerakkan dan tidak akan mencapai tujuan bila tidak dilaksanakan.

Keinginan luhur tentunya harus diimbangi dengan kesadaran untuk mecapai keinginan tersebut. Kesadaran adalah hal yang sulit untuk dibangun di negara ini. Karena negara telah diisi sebagian kecil mafia hukum. Orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Mengutip pernyataan Bung Karno,”Kita tidak akan menjadi negara untuk kepentingan satu orang atau satu golongan. Negara ini semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu“.  Bayangkan jika ini terus dibiarkan, cita-cita reformasi akan menjadi sebuah angan-angan. Mimpi yang tidak akan pernah terwujud.

 

Kajian dan Aksi Strategis

BEM FTUI 2018

#DariTeknikUntukIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *