Memoar Hari Buruh dan Marsinah

HARI BURUH

 

Memoar Hari Buruh

mayday1

Tanggal 1 Mei memang bukanlah hari yang sunyi di beberapa negara. Pada hari itu, suara buruh dari berbagai tempat di dunia begitu bergema. Gemanya pun macam-macam, semua bergantung pada sebuah hal bernama nasib. Bila nasib tak urung baik, kesejahteraan adalah suara yang dilantangkan. Begitu saja terus berlangsung karena buruh akan selalu hadir dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat.

Lantas, mengapa hari ‘penuntutan’ nasib kesejahteraan itu jatuh pada setiap 1 Mei? Padahal sebenarnya, tanggal 1 Mei pada awalnya sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan perkara perburuhan. Dilihat dari trajektori historis, 1 Mei adalah hari libur kaum Pagan kuno untuk menandai permulaan musim panas. Sementara, di Mesir dan India kuno, 1 Mei dirayakan sebagai festival musim semi. Serupa dengan masyarakat Mesir dan India kuno, 1 Mei juga dirayakan oleh Bangsa Romawi dalam Festival Floralia sebagai penghormatan kepada Flora, dewi musim semi. Ketika bangsa Romawi memperluas kekuasaannya, tradisi ini menyebar ke banyak wilayah, termasuk ke negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika. Di negara-negara tersebut, peringatan 1 Mei atau yang juga biasa disebut May Day mengalami transformasi. Pada abad pertengahan di Inggris, selebrasi May Day menjadi acara tari-tarian mengelilingi tiang kayu yang dihiasi oleh bebungaan, atau yang dikenal dengan acara Maypole.

Merunut dari sejarahnya, aksi ini pertama kali dimulai di Amerika Serikat, pada tahun 1880-an. Saat itu para buruh menuntut 8 jam kerja setiap hari. Sebelumnya, mereka harus bekerja selama 10 jam setiap harinya. Pada 1 Mei 1886 para buruh di Amerika Serikat menggelar aksi protes nasional, yaitu Aksi tersebut diikuti oleh 50 ribu buruh, salah satu yang terbesar adalah di alun-alun Haymarket Chicago. Aksi di Chicago berujung bentrok berhari-hari antara buruh dan polisi. Oleh sebab itu, setidaknya empat orang tewas dalam aksi tersebut. Untuk mengenang dan menghormati mereka yang tewas, Konferensi Sosialis Internasional menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Di AS sendiri Hari Buruh ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 1894, yaitu 8 tahun berselang setelah tragedi itu. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Mei itu kemudian ditandai sebagai aksi perlawanan buruh melawan para pemilik usaha atau modal. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh sedunia.

Hari Buruh di Indonesia

Peringatan Hari Buruh juga sampai di Indonesia. Namun kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru mengidentikkan Hari Buruh sebagai gerakan komunis yang terlarang. Memang, pada masa itu Indonesia masih dilanda traumatik akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. PKI, sepanjang waktu itu dikenal sebagai partai yang lantang menyuarakan aspirasi kaum buruh. Soeharto menghilangkan aksi May Day pada 1967 dan mengganti nama Kementerian Perburuhan dengan Departemen Tenaga Kerja. Soeharto juga menggabungkan seluruh serikat buruh Nusantara ke dalam satu wadah, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sayangnya, FSBI ini mirip birokrat karena dianggap dekat dengan pemerintah. Kesejahteraan buruh saat itu juga tidak mengalami banyak perubahan.

Dalam penelitian peneliti bidang ketenagakerjaan LIPI, Triyono, salah satu peraturan tersebut adalah undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan khususnya tentang kebebasan berserikat. BJ Habibie sebagai presiden pertama era reformasi merespons perubahan tersebut dengan meratifikasi konvensi ILO No. 81 tentang kebebasan berserikat buruh dan diikuti keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 2000. Adanya ratifikasi tersebut dan keluarnya UU No. 21 Tahun 2000 telah berdampak terhadap gerakan buruh Indonesia. Dampak tersebut adalah menjamurnya gerakan serikat pekerja atau serikat buruh bak cendawan di musim penghujan.

Aksi ribuan buruh di Indonesia kembali terjadi usai masa reformasi, tepatnya pada 1 Mei 2000. Memang, setelah era reformasi bergulir berbagai peraturan maupun kebijakan dibuka seluas-luasnya. Saat itu aksi mogok para buruh berlangsung selama 1 minggu penuh, membuat para pengusaha ketar-ketir. Sejak saat itu, peringatan 1 Mei ditandai oleh aksi turun ke jalan ribuan buruh dari Jabodetabek ke Jakarta. Aksi ini memicu kemacetan panjang, apalagi ketika buruh memblokade jalan tol. Ditambah lagi bentrokan antara buruh dan aparat. Barulah pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

 

Marsinah, Aktivis Buruh Perempuan

mayday2

Marsinah lahir tanggal 10 April 1969. Anak nomor dua dari tiga bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Sumini dan Mastin. Sejak usia tiga tahun, Marsinah telah ditinggal mati oleh ibunya. Bayi Marsinah kemudian diasuh oleh neneknya yang tinggal bersama bibinya di desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Sedari kecil, gadis berkulit sawo matang itu berusaha mandiri. Menyadari nenek dan bibinya kesulitan mencari kebutuhan sehari-hari, ia berusaha memanfaatkan waktu luang untuk mencari penghasilan dengan berjualan makanan kecil. Di lingkungan keluarganya, ia dikenal anak rajin. Jika tidak ada kegiatan sekolah, ia biasa membantu bibinya memasak di dapur.

Sepulang dari sekolah, ia biasa mengantar makanan untuk pamannya di sawah. Berbeda dengan teman sebayanya yang lebih suka bermain-main, ia mengisi waktu dengan kegiatan belajar dan membaca. Jika keluar, dia hanya pergi untuk menyaksikan siaran berita televisi. Ia juga dikenal sebagai seorang pendiam, lugu, ramah, supel, ringan tangan, dan setia kawan. Ia sering dimintai nasihat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi kawan-kawannya. Kalau ada kawan yang sakit, ia selalu menyempatkan diri untuk menjenguk. Selain itu ia seringkali membantu kawan-kawannya yang diperlakukan tidak adil oleh atasan. Ia juga dikenal sebagai seorang pemberani. Inilah yang membekalinya menjadi pelopor perjuangan.

Marsinah, tipikal buruh perempuan desa yang kota tapi terpinggirkan, muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk pikuk industrialisasi manufaktur dan represi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Ia bukan hanya mewakili ‘nasib malang’ jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat karya berupah rendah, berkondisi kerja buruk, dan tak terlindungi hukum, tapi pembunuhannya yang dimediasikan dan diartikulasikan oleh media massa menyediakan arena diskursif bagi pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa: buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan

Trajektori Historis Kasus Marsinah

Pertengahan April 1993, buruh PT. CPS (Catur Putra Surya), pabrik tempat kerja Marsinah, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu, termuat himbauan kepada pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, Pengurus PUK-SPSI PT. CPS mengadakan pertemuan disetiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan dalam Surat Edaran Gubernur. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh  PT.  CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Hari itu juga, Marsinah pergi  ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang mogok.

Tanggal 4 Mei 1993 para buruh PT.  CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi buruh shift II dan shift III. Para satpam juga mengibas-ibaskan tongkat pemukul serta  merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakan tuduhan PKI kepada pengunjuk rasa aparat dari koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus  PT.  CPS. Perundingan berjalan dengan hangat. Dalam perundingan tersebut, sebagaimana dituturkan  kawan-kawannya.  Marsinah  tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan. Khususnya tentang  tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar Rp. 2.250,-per hari sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 50/1992 tentang Upah Minimum Regional.

Setelah perundingan yang melelahkan, tercapailah kesepakatan bersama. Namun, pertentangan antara kelompok buruh dengan pengusaha tersebut belum berakhir. Pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari Kelurahan Siring. Tanpa dasar atau alasan yang jelas, pihak tentara mendesak agar ke-13  buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. Dua hari kemudian menyusul delapan buruh di-PHK di tempat yang sama. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya  dipanggil  pihak  Kodim.

Setelah itu, Marsinah lenyap. Marsinah marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kawan-kawannya. Selanjutnya, Marsinah mengancam pihak tentara bahwa Ia akan melaporkan perbuatan sewenang-wenang terhadap buruh kepada pamannya yang berprofesi sebagai Jaksa di Surabaya membawa surat panggilan kodim milik salah seorang kawannya. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat  pada tanggal 9 Mei  1993.

Marsinah dalam Satu Pandangan

Peristiwa Marsinah adalah puncak dari kekerasan terhadap perempuan di era industrialisasi. Pengubahan sistem ekonomi politik yang bertumpu pada penguasaan alat-alat produksi oleh kaum bangsawan (feodalisme) ke sistem kapitalisme ternyata tidak mengubah pola kekerasaan pada perempuan. Sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi politik yang bertumpu kepada penguasaan alat-alat produksi di tangan pemilik modal swasta. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Perempuan seperti keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Pola penindasan perempuan tidak berubah malah justru semakin dalam. Para pemilik modal dalam sistem kapitalisme, berupaya melakukan sistem akumulasi laba dengan cara menekan upah buruh. Salah satu cara menekan upah buruh itu adalah menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai buruhnya. Buruh perempuan diberikan upah yang rendah dibandingkan buruh laki-laki. Paradigma yang dipakai oleh para pemilik modal menganggap bahwa kerja perempuan adalah dalam kerangka mencari tambahan nafkah. Suami (laki-laki) sebagai kepala keluarga tetap menjadi pencari nafkah utama. Karena dianggap hanya mencari tambahan nafkah, maka upah buruh perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun beban kerjanya sama.

Buruh perempuan juga diperlukan oleh pemilik modal sebagai bagian dari melemahkan posisi tawar buruh. Buruh perempuan merupakan cadangan dari buruh yang sudah ada di pabrik-pabrik. Sehingga bila buruh di pabrik berulah menuntut upah yang layak, para pemilik modal dengan mudah memecatnya tanpa takut kehilangan pasokan buruh di luar pabrik. Karena adanya buruh perempuan yang dapat menggantikan buruh yang dipecat tersebut, terlebih buruh perempuan dapat diupah lebih rendah daripada buruh laki-laki.

Penindasan para pemilik modal di era industrialisasi kepada buruh itulah yang kemudian dilawan oleh Marsinah. Perempuan muda itu dengan berani menuntut kenaikan upah buruh, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi Marsinah, tidak ada beda antara buruh laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama bekerja dan harus mendapatkan upah yang layak.

Jika ditarik lebih jauh, perjuangan Marsinah bukan hanya perjuangan buruh yang melawan upah layak. Marsinah mulai menggoncang paradigma kapitalisme dalam melihat perempuan. Kapitalisme yang memanfaatkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai peluang untuk mengeksploitasi buruh perempuan untuk akumulasi modal mulai digoncang oleh seorang Marsinah. Sejatinya, Marsinah telah membahayakan sendi-sendi kapitalisme. Marsinah harus dibungkam. Salah satu caranya adalah dengan menyiksa dan membunuhnya.

Hingga kini, siapa pembunuh Marsinah tidak jelas. Ini adalah sebuah teror bagi buruh-buruh perempuan lainnya. Namun, waktu tersebut sudah berlalu. Rezim kapitalisme yang ditopang kekuatan aparatur kekerasaan, Orde Baru telah tumbang.  Perlakuan pemilik modal terhadap buruh perempuan mulai melunak, meskipun mungkin belum sepenuhnya berubah. Buruh perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pemilik modal. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang kini telah memberikan upah terhadap buruh perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

 

Daftar Pustaka:

http://www.arahjuang.com/2017/05/08/perjuangan-marsinah-dan-kondisi-buruh-perempuan/

https://m.suara.com/news/2016/04/26/161510/perusahaan-minim-berikan-hak-maternitas-buruh-perempuan

https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-hilangnya-marsinah-hingga-ditemukan-tewas.html

 

 

Kajian dan Aksi Strategis

BEM FTUI 2018

#DariTeknikUntukIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *