KAJIAN: Ada Minyak di Teluk Balikpapan?

1. Pendahuluan

Teluk Balikpapan merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi kekayaan alam paling banyak di Kalimantan terutama Kalimantan Timur (Bappeda Kota Balikpapan, 2007). Perairan Balikpapan juga merupakan daerah eksploitasi, daerah pengilangan minyak, dan alur pelayaran baik skala lokal, nasional, atau internasional. Pembangunan kilang minyak di daerah Balikpapan berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar (Mukhtasor, 2007).

Lalu lintas kapal di kawasan tersebut berpotensi terjadinya pencemaran tumpahnya minyak ke perairan laut. Tumpahan minyak dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kecelakaan kapal tanker, kebocoran pipa, tumpahan minyak saat pengangkutan ke kapal dan kebakaran kapal (Mukhtasor, 2007). Tumpahan minyak tersebut menyebar dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, tindakan antisipasi terjadinya peristiwa kasus pencemaran laut dan pesisir oleh tumpahan minyak perlu dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu tindakan untuk dapat mencegah terjadinya kasus yang serupa, diperlukan informasi pola arus dan angin untuk memprediksi arah penyebaran tumpahan minyak yang terjadi di Perairan Balikpapan. Prediksi arah penyebaran tumpahan minyak, dapat mengurangi meluasnya tumpahan minyak di Perairan Balikpapan. Prediksi pola sebarantumpahan minyak di Perairan Balikpapan dapat dilakukan dengan pendekatan model untuk membantu dalam penanggulangan bencana tumpahan minyak.

 

minyak

2.     Pengenalan Masalah

Insiden kebocoran pipa di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur kembali terjadi pada tanggal 31 Maret 2017. PT Pertamina (Persero) tidak siap melakukan mitigasi kegagalan operasi, perusahaan negara minyak dan gas bumi itu seperti tergagap mengatasi tumpahan minyak yang kini menutupi 20 ribu hektare laut. Kebocoran terjadi sekitar pukul 03.00 WITA, 31 Maret lalu, akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang pada 1998 itu putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awalnya.

Sedikitnya 40 ribu barel minyak mentah tumpah meski kebocoran dapat ditutup dua jam kemudian. Ada kesan Pertamina menyembunyikan kejadian tersebut, pengumuman resmi baru disampaikan tiga hari berselang. Sempat pula terjadi kekacauan komunikasi ketika pejabat Pertamina Balikpapan menyangkal ada kebocoran meski kemudian meralatnya. Dampak ekologis tentulah mengerikan, yaitu adanya tumpahan minyak menutup 34 hektare kawasan mangrove di Kelurahan Kariangau, habitat kepiting. Sebanyak 6.000 batang dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air, Margasari, menghitam oleh tumpahan bahan bakar mentah.

Minyak yang tumpah di laut merupakan polutan organik yang sulit terurai dalam waktu singkat. Perbandingan dengan minyak mentah yang tumpah di Prince William Sound, Alaska, Amerika Serikat, Maret 1989, diperkirakan baru bisa dibersihkan 25 tahun kemudian. Saat itu, tanker Exxon Valdez terguling dan mengguyurkan 41 ribu meter kubik minyaknya ke laut. Greenomics Indonesia memperkirakan kerugian ekologis di Teluk Balikpapan mencapai US$ 8,27 miliar atau sekitar Rp 111,7 triliun. Penghitungan minimal ini didapat dengan mengacu pada nilai ekonomis dari berbagai komponen utama ekosistem laut dan hutan bakau.

Pertamina mengaku usia pipa yang bocor telah 20 tahun. Tabung penyalur minyak itu juga tidak dilengkapi sensor sehingga lokasi kebocoran tidak diketahui dengan cepat. Lokasi itu baru diketahui setelah penyelam turun ke kedalaman laut 20-26 meter. Patut dicemaskan, perusahaan sebesar Pertamina tidak memiliki sistem pengamanan kegagalan operasi dan menggunakan pipa dengan alat pemberi peringatan yang tidak berfungsi. Bila terbukti melakukan kelalaian yang berdampak kerusakan lingkungan dan menelan korban, perusahaan minyak itu bisa dijerat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggar aturan itu diancam hukuman penjara 9 tahun dan denda Rp 9 miliar serta keharusan membayar ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah harus bersikap tegas terkait insiden ini, langkah awal adalah meminta Pertamina bertanggung jawab mengatasi dampak kerusakan ekosistem laut akibat tumpahan minyak tersebut. Pertamina dimungkinkan menuntut pihak lain yang menjadi pemicu kebocoran pipa bawah termasuk dugaan keterlibatan kapal pengangkut batu bara yang ditengarai menyeret pipa ketika buang sauh. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dapat menjadi senjata bagi Pertamina untuk menyeret pihak yang menjadi penyebab kebocoran pipa. Aturan yang memakai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) ini mewajibkan pemilik kapal membayar kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan dari pencemaran.

Pembentukan tim gabungan mitigasi bencana harus diprioritaskan. Tim itu perlu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, LSM lingkungan, serta masyarakat setempat. Kehadiran pemerintah dalam mengatasi bencana lingkungan ini penting sebagai koreksi atas pernyataan “offside” Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, yang mengatakan kebocoran pipa itu sudah bisa diatasi dan bukan merupakan kesalahan Pertamina. Klaim ini jelas prematur karena penyelidikan saat itu belum lagi dilakukan.

Langkah Amerika Serikat dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat ledakan kilang pengeboran minyak Deepwater Horizon milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko pada 2010 dapat ditiru Pemerintah Indonesia. Presiden Barack Obama meminta British Petroleum (BP) harus membayar sejumlah denda sebesar US$ 20.8 milyar sebagai jumlah keseluruhan denda kepada pemerintah AS. Pada tahap selanjutnya, pemerintah AS akan menggunakan dana dari denda tersebut untuk program pemulihan kondisi lingkungan yang berada pada kawasan Teluk Meksiko.

3. Pandangan Segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Masalah

Peristiwa kebocoran pipa ini mendapat berbagai pandangan dari berbagai macam sudut. Bahasannya tersebar luas dari berbagai sisi, mulai dari sisi permasalahan lingkungan, hukum, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu fokusan utama dari penyebab permasalahan yang terjadi. Kurangnya implementasi IPTEK menjadi salah satu sorotan, seperti kurang memadainya peta navigasi laut, absennya alat pendeteksi kebocoran, hingga pengawasan yang dinilai belum mumpuni.

Buruknya Kualitas Peta Navigasi Laut

Pengamat maritim yang juga Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengungkapkan bahwa insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan akibat dari buruknya kualitas peta navigasi laut. Diketahui dari hasil investigasi Polda Kaltim, tumpahan minyak tersebut berasal dari pipa bawah laut milik Pertamina dari Terminal Lawe-lawe, Penajam Paser Utara menuju Kilang RU V di Balikapapan yang putus. Hasil investigasi dengan Multibeam Echosounder (MBES), side scan sonar dan magnetometer, Pipa minyak tersebut patah, dengan panjang patahan kurang lebih 36,2 meter yang terseret hingga 120 meter diduga karena kapal yang menurunkan jangkar tidak sesuai area lego jangkar yang tertera pada Peta Laut Indonesia.

Peta Laut merupakan sarana utama yang resmi digunakan untuk menjamin keselamatan bernavigasi di laut. Informasi-informasi di dalam Peta laut, selain menggambarkan potensi ancaman bahaya-bahaya navigasi juga menggambarkan instalasi buatan di permukaan maupun di dasar laut (seperti anjungan pengeboran minyak dan gas, pipa serta kabel bawah laut), serta garis-garis batas (batas maritim/ALKI/daerah terlarang dan daerah terbatas, termasuk batas kawasan konservasi maupun taman nasional laut). Terdapat banyak jenis dan penerbit dari Peta Laut, tetapi hanya Peta Laut terbitan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang keabsahannya diakui secara internasional sebagai sarana bernavigasi karena pembuatannya mengikuti standar internasional yang dikeluarkan oleh International Hydrographic Organization (IHO). Untuk menjamin keakuratannya, peta laut keluaran Pushidrosal diperbaharui setiap saat untuk menyesuaikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi di suatu perairan guna menjamin keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Setiap lokasi bangunan atau instalasi bawah laut serta zona keamanan dan keselamatan berlayar harus diumumkan dengan mencantumkan dalam Peta Laut dan Buku Petunjuk Pelayaran serta disiarkan melalui Berita Pelaut (Notice to Mariners/NtM), sesuai dengan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan atau Instalasi. Dalam hal ini, pipa bawah laut sebagai instalasi bawah laut harus ikut dipetakan. Namun, dari gambar magnometer yang ada, terlihat ada satu pipa yang tidak terpetakan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) terbitan Pushidrosal. Hal ini memperlihatkan kurangnya ketelitian dalam pembuatan Peta Laut, yang dapat berujung pada kecelakaan kebocoran pipa bawah laut seperti yang terjadi di Teluk Balikpapan.

Dalam pandangan lain, ketidaktelitian ini bukan satu-satunya alasan terjadinya insiden. Keadaan pelaut yang tidak mengindahkan aturan yang terdapat dalam Peta Laut dapat menjadi alasan lain. Penggunaan peta yang tidak resmi juga bias menjadi sumber masalah apabila nahkoda salah bermanuver atau berlabuh jangkar. Seperti yang diduga sebelumnya, meskipun sudah terdapat aturan untuk tidak menurunkan jangkar kapal selain di area lego jangkar, kapal batubara diduga menurunkan jangkarnya hingga menyeret instalasi pipa bawah laut tersebut.

Absennya Alat Pendeteksi Kebocoran

Gelaran Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan soal tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan mengungkap, selama ini PT Pertamina tidak memiliki alat deteksi dini mengenai adanya kebocoran pipa minyak. Hal ini membuat Wahdiat Alghazali, Komisi VII DPR yang juga merupakan pengamat migas, mengatakan bahwa insiden ini merupakan bukti kegagalan sistem milik Pertamina. Menurutnya, kebocoran minyak akibat putusnya pipa bawah laut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini oleh Kilang Pertamina UP V, jika saja Pertamina memiliki alat dan sistem deteksi dari setiap instalasinya. Namun, sistem di supply base yang dimiliki oleh Pertamina tidak memiliki alat deteksi, termasuk flow-in take yang ada di kilang.

Untuk setiap instalasi bawah laut, terutama dalam kasus ini pipa penyalur minyak, penting untuk menyertakan alat pendeteksi kerusakan ataupun kebocoran. Kerusakan dapat terjadi kapanpun dan harus diketahui sedini mungkin agar dapat ditanggulangi dengan sigap dan cepat. Sudah sepantasnya perusahaan mengutamakan keselamatan kerja dan lingkungan.

4.    Kesimpulan

Dapat disimpulkan ketidaktelitian pada peta laut bukan faktor tunggal alasan terjadinya insiden. Selain itu ada faktor lain, seperti pipa yang digunakan sejak 20 tahun lalu dan belum menggunakan sistem pengamanan tercanggih (alat mendeteksi kebocoran). Penggunaan peta yang tidak resmi juga bisa menjadi sumber masalah apabila nahkoda salah bermanuver atau berlabuh jangkar. Seperti yang diduga sebelumnya, meskipun sudah terdapat aturan untuk tidak menurunkan jangkar kapal selain di area lego jangkar, kapal batubara diduga menurunkan jangkarnya hingga menyeret instalasi pipa bawah laut tersebut.

Pipa yang digunakan untuk menyalurkan minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke Kilang Balikpapan telah terpasang sejak tahun 1998. Menurut mantan Direktur Pengolahan Pertamina Toharso mengatakan, meskipun telah terpasang 20 tahun, Pertamina tetap melakukan inspeksi berkala setiap 3 tahun yang terakhir dilakukan pada 2016. Namun, Toharso mengakui memang alat-alat sistem pengontrolan dari pipa yang dibangun pada tahun 1998 itu belum memiliki sistem pengamanan tercanggih, termasuk alat pendeteksi kebocoran pipa.

Untuk setiap instalasi bawah laut, terutama dalam kasus ini pipa penyalur minyak, penting untuk menyertakan alat pendeteksi kerusakan ataupun kebocoran. Kerusakan dapat terjadi kapanpun dan harus diketahui sedini mungkin agar dapat ditanggulangi dengan sigap dan cepat. Sudah sepantasnya perusahaan mengutamakan keselamatan kerja dan lingkungan.

 

Daftar Pustaka

Jurnal Oseanografi, diakses pada 17 April 2018 Pukul 18.20 dari https://media.neliti.com/media/publications/120349-ID-pemodelan-sebaran-tumpahan-minyak-di-per.pdf

Berita Tempo: Malapetaka di Teluk Balikpapan, diakses pada 17 April 2018 Pukul 18.20 dari https://kolom.tempo.co/read/1079608/malapetaka-di-teluk-balikpapan

Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 45-54 Kebijakan Pemerinta Amerika Serikat Terhadap Kejahatan Lingkungan Akibat Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional British Petroleum di Teluk Meksiko Tahun 2010, Stefani Gestananda Widiastari, diakses pada 17 April 2018 Pukul 18.30 dari https://media.neliti.com/media/publications/135439-ID-5-kebijakan-pemerintah-amerika-serikat-t.pdf

Ir. Yuliusman, M.Eng. Dosen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Wawancara. Jakarta, 17 April 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *