Hari Anti Narkoba Internasional

HARI NARKOBA

“…All those people in China who sell opium or smoke opium should receive the death penalty. … . Let us ask, where is your conscience? I have heard that the smoking of opium is very strictly forbidden by your country; that is because the harm caused by opium is clearly understood. Since it is not permitted to do harm to your own country, then even less should you let it be passed on to the harm of other countries — how much less to China! …”
-Surat terbuka Lin Zexu kepada Ratu Victoria (1839)

Sejarah Singkat Hari Anti Narkotika
Tanggal 26 Juni adalah tanggal yang diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) melalui Konvensi PBB yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1987. Perancangan tersebut ditetapkan melalui resolusi PBB 42/112 dan berlaku sejak 1988. Hari Anti Narkotika Internasional adalah wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap bahaya Narkotika. Tanggal 26 juni dipilih untuk memperingati perjuangan seorang pejabat kekaisaran Cina bernama Lin Zexu (1781-1851) pada masa Dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok. Dikenal sebagai pejabat yang jujur, Lin Zexu menentang perdagangan opium di Tiongkok yang dilakukan oleh negara – negara asing. Melihat kekayaan negaranya terus mengalir ke inggris untuk membeli obat terlarang tersebut dan dampak buruk yang diakibatkannya, Lin Zexu kemudian berjuang untuk menumpas perdagangan obat terlarang tersebut. Usahanya kemudian memicu perang antara Tiongkok dan Inggris yang dikenal sebagai “perang candu”.

Narkotika di Indonesia
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta kemanan dan kedamaian dunia. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkotika disinyalir menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme.
UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Adapun narkotika yang terkandung dalam undang – undang tersebut di golongkan menjadi empat golongan berdasarkan kegunaan dan efek yang diberikan.

  • Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
  •  Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
  •  Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika, sesuai dengan UU pasal 7 no 35 tahun 2009 hanya dimanfaatkan dalam bidang medis dan pengembangan IPTEK. Golongan III dan II adalah golongan yang sering digunakan dalam pengobatan/terapi. Golongan I (contoh : ganja) tidak digunakan dalam medis karena berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Dalam jumlah terbatas, golongan I digunakan untuk pengembangan IPTEK setelah mendapatkan persetujuan yang diatur dalam pasal 8 UU no 35 tahun 2009.
Dalam masyarakat, penggunaan narkotika sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut data dari BNN tahun 2016, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 6,4 juta jiwa dengan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling rawan. Sayangnya kasus narkotika juga menimpa anak – anak dibawah 18 tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.
Jumlah Pengguna Narkotika berbanding lurus dengan Jumlah transaksi Narkotika. BNN menyatakan transaksi Narkotika yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Mantan Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, berdasarkan pertemuan antara BNN dengan Badan yang mengurus Narkotika se Asia Tenggara menyatakan bahwa Indonesia mengambil 40 persen transaksi Narkotika dari 100 persen yang terjadi di wilayah ASEAN. Transaksi Narkotika di ASEAN sendiri per-tahunnya mencapai sekitar Rp 110 triliun, dan di Indonesia berkisar Rp 48 Triliun. Hal ini bisa disebabkan akibat wilayah Indonesia yang berada didalam “segitiga emas narkoba”.
Posisi Indonesia menjadikannya tempat tersibuk dalam aktivitas perdagangan internasional di Kawasan Asia Tenggara. Posisi ini juga yang menjadikan Indonesia menjadi target kejahatan transnasional narkoba. Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperoleh detikX juga menunjukkan meningkatnya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Pada 2012 saja, Bea-Cukai telah melakukan penindakan terhadap 132 kasus penyelundupan seberat 546,54 kilogram narkotika dan psikotropika. Selanjutnya pada 2013 ada 215 kasus dengan tangkapan 517,50 kilogram. Pada 2014, ada 212 kasus dengan tangkapan 316 kilogram, sedangkan pada 2015 ada 172 kasus dengan jumlah barang bukti 599,75 kilogram. Tahun berikutnya, 2016, jumlah kasus penyelundupan narkoba meningkat dua kali lipat, menjadi 286 kasus dengan tangkapan 1.169,43 kilogram (1,1 ton). Pada 2017 meningkat menjadi 342 kasus dengan tangkapan 2.132,07 kilogram (2,1 ton). Parahnya, hanya dalam dua bulan pada 2018 ini, persisnya Januari hingga 22 Februari, sudah ada 58 kasus penyelundupan narkoba yang diungkap Bea-Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian RI. Total sabu yang diamankan dari operasi itu tak tanggung-tanggung: 2,931,95 kilogram (2,9 ton). Menurut mantan Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari 11 negara dan berasal dari 72 jaringan Internasional. Negara yang menjadi penyuplai di antaranya adalah China, Taiwan, Myanmar, Laos, India, Afrika Barat, Afrika Timur, Malaysia, dan Singapura dan negara – negara tersebut adalah jaringan yang terikat dengan jaringan dari negara Pakistan, Belanda, dan Jerman.

Sikap Indonesia
Beberapa tahun lalu pemerintah menyatakan Indonesia sedang dalam Darurat Narkotika. Hal ini muncul atas kesimpulan terhadap permasalahan Narkotika yang tak kunjung usai di dalam Negeri, bahkan cenderung tumbuh dengan subur dan menjadikan Indonesia sebagai pasar Narkotika di Asia.
Pengangan kasus Narkotia, khususnya pengguna adalah dengan melakukan rehabilitasi. Dengan melakukan rehabilitasi, diharapkan dapat memutus mata rantai supply dan demand narkotika. Yang dimaksud dengan memutus supply/pemenuhan ketersediaan narkoba adalah dengan cara melakukan pemberantasan, baik itu dengan cara menangkap para produsen, bandar, pengedar (sindikat narkoba) kepada pasar maupun dengan cara menggagalkan usaha penyelundupan barang-barang terlarang. Sedangkan untuk memutus demand adalah memutus kebutuhan atas permintaan narkoba oleh para pecandu atau korban yang terkena bujuk rayu dari para pengedar maupun bandar. Pengguna harus diselamatkan melalui rehabilitasi unutk memotong keuntungan yang didapat para bandar narkoba. Menurut BNN bila pengguna dihukum dengan penahanan dalam rutan dan lapas dapat menjerumuskan mereka lebih dalam pada peredaran narkoba. Namun hal ini sepertinya masih belum menjadi concern utama pemerintah
RKUHP tentang Narkotika yang dibahas pemerintah di awal tahun 2018 dinilai cenderung mengkriminalisasi pengguna narkotika. Kepala LPPM Unika Atma Jaya Asmin Fransiska dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat di Tebet, Jakarta, Jumat (19/1/2018) menilai Aturan dalam RKUHP mencampurkan antara hukum dan tanggung jawab dalam memberikan akses kesehatan bagi pemakai narkotika. Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menilai pasal narkotika dalam RKUHP dapat menghilangkan sifat khusus dalam kejahatan Narkotika. Akibatnya kejahatan Narkotika menjadi kejahatan umum. Sifat khusus yang dimaksud oleh Heru adalah penghukuman bagi pecandu narkotika dapat digantikan dengan rehabilitasi. Hal yang dikhawatirkan lainnya adalah bahwa RKUHP dapat menghambat kolaborasi BNN dengan otoritas Internasional dalam menuntaskan narkotika. Heru berpendapat UU Narkotika yang sudah ada (UU no 35 tahun 2009) sudah bersifat dinamis, dan perangkat hukum yang bersifat umum tidak bias mengikuti perkembangan kejahatan khusus dengan baik.

Daftar Pusaka :

  • UU nomor 35 Tahun 2009
  • Armono Y Widyo. KEGUNAAN NARKOTIKA DALAM DUNIA MEDIS. https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf diakses pada 21 juni pukul 18.10
  • https://www.kompasiana.com/nunungsuryani/54f768e1a33311e3348b484f/rehabilitasi-sebagai-upaya-untuk-memutus-mata-rantai-supply-demand-narkoba
  • https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/13333511/pasal-pidana-narkotika-dalam-rkuhp-dinilai-akan-persulit-penegak-hukum
  • https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/12080411/bnn-harap-pasal-narkotika-dikeluarkan-dari-rkuhp
  • www.bnn.go.id
  • https://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesia-tertinggi-se-asean
  • https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba
  • https://x.detik.com/detail/investigasi/20180305/Indonesia-dan-Segitiga-Emas-Narkoba/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *